Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dan pengaruh yang signifikan dalam berbagai dinamika politik dan sosial di tanah air. Namun, perjalanan HMI tidak selalu mulus, dan organisasi ini mengalami perpecahan yang melahirkan dua faksi besar: HMI Dipo dan HMI MPO. Perpecahan ini bukan hanya disebabkan oleh perbedaan internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang kompleks. Berikut ini adalah pembahasan mengenai latar belakang perpecahan HMI, yang mencakup peristiwa penting dan pengaruh kebijakan Orde Baru.
Latar Belakang Perpecahan HMI
Kongres HMI ke-15 di Medan
Salah satu momen krusial dalam sejarah HMI yang menandai awal perpecahan adalah Kongres HMI ke-15 yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1986. Kongres ini seharusnya menjadi ajang untuk menyatukan visi dan misi anggota HMI dari seluruh Indonesia, namun justru menjadi titik awal perpecahan yang signifikan.
Kongres ini diwarnai dengan ketegangan dan perselisihan antara berbagai kubu di dalam HMI. Perselisihan ini terutama dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai arah dan kebijakan organisasi. Beberapa anggota merasa bahwa HMI harus tetap mempertahankan independensinya dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik eksternal, sementara yang lain merasa perlu adanya penyesuaian dengan dinamika politik nasional.
Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika terjadi perdebatan sengit mengenai pemilihan ketua umum dan kebijakan organisasi. Akibatnya, kongres ini tidak hanya gagal menyatukan visi anggota, tetapi juga menyebabkan terjadinya perpecahan yang nyata di tubuh HMI. Beberapa cabang HMI bahkan memilih untuk memisahkan diri dan membentuk kelompok baru yang lebih sesuai dengan pandangan mereka, yang kemudian dikenal sebagai HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi), sementara kubu lainnya dikenal sebagai HMI Dipo.
Pengaruh Kebijakan Orde Baru
Selain konflik internal, perpecahan dalam HMI juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang berusaha mengontrol dan mempengaruhi berbagai organisasi masyarakat, termasuk HMI. Pada masa Orde Baru, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Soeharto berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan cara mengendalikan organisasi-organisasi yang dianggap memiliki potensi untuk menentang atau mengkritik pemerintah.
HMI, sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang berpengaruh, tidak luput dari upaya pengendalian ini. Pemerintah Orde Baru menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi kebijakan dan arah HMI, termasuk dengan menempatkan tokoh-tokoh yang pro-pemerintah dalam struktur organisasi. Tekanan dan intervensi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota HMI yang merasa bahwa independensi dan integritas organisasi telah terancam.
Ketidakpuasan terhadap intervensi pemerintah ini menyebabkan munculnya berbagai faksi di dalam HMI yang memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana seharusnya organisasi bersikap terhadap tekanan eksternal. Beberapa anggota memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah demi stabilitas dan keuntungan politik, sementara yang lain menentang keras intervensi tersebut dan berusaha mempertahankan independensi organisasi.
Perpecahan ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh HMI dalam mempertahankan eksistensi dan relevansinya di tengah dinamika politik yang berubah-ubah. Hasilnya adalah terbentuknya dua faksi besar yang dikenal sebagai HMI Dipo, yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah, dan HMI MPO, yang mempertahankan sikap kritis terhadap intervensi pemerintah.
Perbedaan HMI Dipo dan MPO
Asas dan Ideologi
Perbedaan mendasar antara HMI Dipo dan HMI MPO terletak pada asas dan ideologi yang mereka anut. Kedua faksi ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai dasar-dasar organisasi yang harus mereka pegang teguh.
Asas Pancasila pada HMI Dipo
HMI Dipo memutuskan untuk mengadopsi Pancasila sebagai asas organisasinya. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tekanan politik pada masa Orde Baru, di mana pemerintah mengharuskan semua organisasi untuk mengakui Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan mengadopsi Pancasila, HMI Dipo berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah dan menghindari konfrontasi langsung yang dapat mengancam eksistensi organisasi.
Penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi memungkinkan HMI Dipo untuk tetap beroperasi secara legal dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Selain itu, HMI Dipo juga berupaya untuk menginterpretasikan Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tetap bisa mempertahankan identitas keislamannya sambil memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru.
Pertahankan Asas Islam oleh HMI MPO
Di sisi lain, HMI MPO memilih untuk tetap mempertahankan asas Islam sebagai dasar organisasinya. Sikap ini merupakan bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah Orde Baru yang memaksa semua organisasi untuk mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. HMI MPO berpendapat bahwa mempertahankan asas Islam adalah penting untuk menjaga integritas dan independensi organisasi dari pengaruh eksternal.
Dengan mempertahankan asas Islam, HMI MPO menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan utama organisasi sejak didirikan. Keputusan ini juga mencerminkan sikap kritis dan independen HMI MPO terhadap pemerintah, serta keinginan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keislaman tanpa kompromi.
Perbedaan dalam memilih asas ini menjadi salah satu titik utama yang membedakan HMI Dipo dan HMI MPO. HMI Dipo lebih memilih pendekatan yang kompromis dengan pemerintah demi kelangsungan organisasi, sementara HMI MPO memilih jalan perlawanan dengan tetap mempertahankan asas Islam sebagai bentuk independensi dan integritas organisasi.
Sikap dan Pendekatan Terhadap Pemerintah
Perbedaan lainnya antara HMI Dipo dan HMI MPO adalah sikap dan pendekatan mereka terhadap pemerintah. Kedua faksi ini memiliki pandangan dan strategi yang berbeda dalam menyikapi kebijakan pemerintah dan isu-isu politik yang berkembang.
HMI Dipo yang Akomodatif
HMI Dipo dikenal memiliki sikap yang lebih akomodatif terhadap pemerintah. Sikap ini diambil sebagai strategi untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan memastikan keberlangsungan organisasi di tengah tekanan politik yang ada. HMI Dipo berusaha untuk tetap kooperatif dan mencari jalan tengah dalam menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial.
Pendekatan akomodatif ini memungkinkan HMI Dipo untuk berperan serta dalam berbagai program pemerintah dan mendapatkan dukungan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Meskipun demikian, HMI Dipo tetap berusaha untuk menyuarakan aspirasi anggotanya, namun dengan cara yang lebih diplomatis dan menghindari konfrontasi langsung.
HMI MPO yang Kritis
Sebaliknya, HMI MPO memiliki sikap yang lebih kritis terhadap pemerintah. HMI MPO menolak untuk tunduk pada tekanan politik dan memilih untuk tetap vokal dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sikap kritis ini merupakan cerminan dari komitmen HMI MPO untuk mempertahankan independensi dan integritas organisasi.
HMI MPO sering terlibat dalam berbagai aksi protes dan demonstrasi untuk menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan keberanian HMI MPO untuk berdiri di garis depan dalam memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak rakyat, meskipun harus berhadapan dengan risiko dan tekanan dari pihak berwenang.
Dengan sikap yang lebih kritis ini, HMI MPO berusaha untuk menjadi suara yang independen dan berani di tengah dinamika politik yang sering kali tidak menentu. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, HMI MPO tetap konsisten dalam memperjuangkan prinsip-prinsip yang diyakininya.
Struktur dan Organisasi
Selain perbedaan dalam asas dan pendekatan terhadap pemerintah, HMI Dipo dan HMI MPO juga memiliki perbedaan dalam struktur organisasi yang mereka terapkan. Struktur organisasi ini mencerminkan bagaimana masing-masing faksi mengelola dan menjalankan aktivitasnya.
Struktur Organisasi HMI Dipo
HMI Dipo memiliki struktur organisasi yang mengikuti pola tradisional dengan penekanan pada hierarki yang jelas. Di tingkat pusat, terdapat Pengurus Besar (PB) yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan program-program nasional. PB HMI Dipo dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih melalui kongres nasional.
Di tingkat daerah, HMI Dipo memiliki Pengurus Daerah (PD) yang bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan di wilayah masing-masing. PD ini juga memiliki struktur yang mirip dengan PB, dengan ketua daerah yang dipilih melalui musyawarah daerah.
Selain itu, di tingkat cabang, HMI Dipo memiliki Pengurus Cabang (PC) yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat universitas atau kota. Struktur organisasi yang hierarkis ini memungkinkan HMI Dipo untuk menjalankan program secara terkoordinasi dan terstruktur dari pusat hingga daerah.
Struktur Organisasi HMI MPO
HMI MPO juga memiliki struktur organisasi yang teratur, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan desentralisasi. Di tingkat pusat, terdapat Pengurus Besar (PB) yang berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi. PB HMI MPO dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih melalui kongres nasional.
Di tingkat wilayah, HMI MPO memiliki Koordinator Wilayah (Korwil) yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan di beberapa daerah. Korwil ini memiliki otonomi yang cukup besar dalam mengelola kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
Di tingkat cabang, HMI MPO memiliki Pengurus Cabang (PC) yang berfungsi untuk menjalankan program dan kegiatan di tingkat universitas atau daerah. Struktur yang lebih desentralisasi ini memungkinkan HMI MPO untuk lebih responsif terhadap dinamika lokal dan memberikan ruang bagi inovasi dalam pelaksanaan program.
Kesimpulan
Artikel ini telah menjelaskan perbedaan antara HMI Dipo dan HMI MPO dari berbagai aspek, mulai dari asas dan ideologi hingga struktur organisasi dan pendekatan terhadap pemerintah. Perpecahan ini menunjukkan bagaimana kedua faksi memiliki pandangan dan strategi yang berbeda dalam menghadapi dinamika politik dan mempertahankan prinsip-prinsip organisasi mereka.
Leave a Reply